Guru

Oleh: Sofiyandi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 22 Bandung

Profesi guru merupakan profesi yang dianggap sebagai profesi yang mulia di tengah-tengah masyarakat walaupun pada kenyataannya guru adalah manusia biasa yang bisa juga berbuat kesalahan.  Sebagai manusia biasa, seorang guru dapat juga terjerambab pada berbagai permasalahan baik itu bermasalahan sosial ataupun permasalahan hukum.

Kasus-kasus hukum yang melibatkan guru yang banyak diliput oleh media adalah kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa dan kasus asusila.  Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang menjadi pemicu terjadinya kasus-kasus tersebut? Apakah telah terjadi kesalahan pada sistim perekrutan guru? Dan apabila iya, bagaimakah seharusnya seorang guru direkrut?

Didalam sistem pendidikan formal di negeri ini kita mengenal dua jenis guru, yaitu: guru PNS dan non PNS. Perbedaan dari mereka adalah berdasarkan sistem perekrutan, status kepagawaian dan penggajian. Sedangkan persoalan apakah guru PNS lebih berkualitas daripada guru non PNS, belum dapat dibuktikan.

Perekrutan guru yang dilakukan pemerintah tidak ada perbedaan pada proses perekrutan PNS non guru lainnya sehingga penggalian potensi calon guru benar-benar tidak dapat digali dengan maksimal. Perekrutan seorang guru seharusnya tidak ditentukan oleh hanya hasil seleksi tertulis yang hanya berisi pilihan-pilhan jawaban dari soal-soal yang diberikan yang sebenarnya tidak juga menggali potensi akademik calon guru pada mata pelajaran yang akan diajarkannya kelak. Yang artinya seseorang calon guru bahasa Sunda atau geografi tidak diberikan tes akademik tentang penguasaan materi pelajaran bahasa sunda atau geografi yang akan diajarkannya di sekolah kelak, stabilatas emosi dan uji praktek mengajar.

Padahal proses prekrutan ini mempertaruhkan masa depan dunia pendidikan kita. Dapat kita bayangkan apabila pemerintah merekrut seorang guru yang lulus secara tertulis tetapi tidak mempunyai keunggulan pada bidang studi yang akan dia ajar serta tidak mempunyai tingkat stabilatas emosi yang baik, maka kita sebenarnya tengah mempertarukan anak –anak didik kita selama lebih kurang 30  tahunan ini dihitung dari awal dia diangkat sebagai PNS sampai dia pensiun kepada seseorang yang profesionalitasnya tidak jelas.

Dalih bahwa dengan berbagai macam pelatihan para guru dapat meningkatkan profesionalitas sehingga pada awal perekrutan tidak perlu persyaratan yang ketat sepertinya tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap proses perekrutan guru oleh pemerintah selama ini, karena kenyataannya banyaknya pelatihan yang telah diperoleh guru tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan profesionalitasnya. Yang sering terjadi justru adalah kebalikannya “apapun jenis pelatihannya, proses mengajarnya tetap sama” artinya berapapun pelatihan yanng diikuti, proses KBM tetap tidak mengalami perubahan.